Header

Minggu, 22 Desember 2019

Mahfud MD: Indonesia Lahir dari Hasil Voting

Kamis 26 Jan 2017 16:48 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, PALEMBANG -- Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD mengatakan, negara Indonesia lahir dari hasil voting atau suara terbanyak pada masa awal berdiri. "Pada awal Indonesia berdiri, Ir Soekarno dan Moh Hatta berdebat mengenai bentuk negara Indonesia," kata Mahfud MD pada kuliah tamu bertema "Etika Penyelenggara Negara Dalam Perspektif Filsafat Hukum Tata Negara" di Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang, Kamis (26/1).

Bung Hatta menginginkan negara Indonesia berbentuk federal dengan kekuasaan terbagi-bagi, tetapi Bung Karno ingin sebuah bentuk negara kesatuan atau republik. Maka, akhirnya, dilakukan voting oleh para tokoh negara saat itu sehingga diputuskan bentuk republik dan akhirnya kedua Bapak Bangsa itu berusaha keras mewujudkan kesatuan.

Mahfud mengatakan, Indonesia sebagai negara republik berdasarkan Undang-Undang Dasar (UUD), sudah tepat. Namun, dinamika politik terus menggoyahkan kekuatan negara dan pemerintah sehingga dampaknya lahir ketimpangan serta ketidakadilan.

Menurut dia, negara kesatuan yang berkonsep demokrasi sebenarnya tidak ada masalah, selama konstitusi tetap menjamin dua hal, yakni perlindungan hak-hak warga negara dan sistem pembagian hak kekuasaan untuk membatasi wewenang. Tetapi, kata dia, negara yang menganut demokrasi belum tentu lebih baik dari yang tidak menganut demokrasi, begitu pula dengan negara memiliki konstitusi belum tentu lebih baik dari negara tidak memiliki konstitusi.

Menurut Mahfud, baik tidaknya negara itu juga ditentukan oleh etika para penyelenggara negara yang memegang dan mengendalikan kekuasaan. Sebab, langkah dalam menyelenggarakan pemerintahan sudah tertuang dalam UUD 1945.

Dikatakannya, bila lembaga dan aparatur pemerintahan tidak memiliki etika akan menyebabkan inkonsistensi implementasi (tidak sesuainya pelaksanaan) amanat undang-undang. Mahfud mencontohkan, ada pejabat terjerat kasus korupsi dan menjadi sorotan publik, tetapi dia tidak mengundurkan diri, maka pejabat tersebut tidak memiliki etika. "Dalam pemikirannya dia tidak perlu mundur sebab belum dibuktikan secara hukum bahwa dia melakukan korupsi, di sini letak rusaknya negara," ujarnya.

Padahal, menurut dia, dalam Tap MPR Nomor 6 Tahun 2000 sudah jelas apabila seorang pejabat mendapatkan sorotan publik karena kebijakannya atau perilakunya, maka yang bersangkutan harus mundur dari jabatannya, tidak perlu menunggu proses hukum. "Imbas dari buruknya etika pejabat adalah ketidakadilan dan kesenjangan sosial, kemudian efeknya memunculkan intoleransi dalam kehidupan bernegara," ujar Mahfud.

Sumber : https://republika.co.id/berita/nasional/umum/17/01/26/okdsk8396-mahfud-md-indonesia-lahir-dari-hasil-voting

Soal NKRI jadi Federal, Mahfud MD: Kalau Rakyat Sepakat, Mengapa Tidak? Ini Kelemahan/Keunggulannya Artikel ini telah tayang di tribunkaltim.co dengan judul Soal NKRI jadi Federal, Mahfud MD: Kalau Rakyat Sepakat, Mengapa Tidak? Ini Kelemahan/Keunggulannya, https://kaltim.tribunnews.com/2019/05/21/soal-nkri-jadi-federal-mahfud-md-kalau-rakyat-sepakat-mengapa-tidak-ini-kelemahankeunggulan.

Selasa, 21 Mei 2019 14:24


Artikel ini telah tayang di tribunkaltim.co dengan judul Soal NKRI jadi Federal, Mahfud MD: Kalau Rakyat Sepakat, Mengapa Tidak? Ini Kelemahan/Keunggulannya, https://kaltim.tribunnews.com/2019/05/21/soal-nkri-jadi-federal-mahfud-md-kalau-rakyat-sepakat-mengapa-tidak-ini-kelemahankeunggulan.
Penulis: Doan Ebenezer Pardede
Editor: Alfiah Noor Ramadhany

TRIBUNKALTIM.CO - Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) yang juga pakar hukum tata negara Mahfud MD memberikan tanggapannya soal usulan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) kembali ke Republik Indonesia Serikat (RIS).
Menurut Mahfud MD melalui akun twitternya @mohmahfudmd, perubahan NKRI ke negara federal sebenarnya sah-sah saja.
Yeng penting, kata Mahfud MD, rakyat melalui wakil-wakilnya di DPR DPD/MPR sepakat dengan hal tersebut.
Dan yang perlu diingat juga, kata Mahfud MD, semua sistem mulai dari kesatuan, federal, parlementer, presidensiil sudah dicoba negara Indonesia, dan semuanya selalu dikritik dan diminta diubah.
"Kalau rakyat sepakat, melalui wakil-wakilnya di DPR/DPD/MPR, mengapa tidak?
Tinggal membuat resultante baru saja.
Tp ingat, semua sistem sdh dicoba mulai dari Kesatuan, Federal, Parlementer, Presidensiil.
Tapi semua selalu diktitik juga dan minta diubah lagi. Itu fakta historis.," kata Mahfud MD.

Inilah perbandingan negara kasatuan dan negara serikat, seperti dilansir wikipedia :
Ada dua bentuk negara yang dikenal di dunia saat ini, yakni kesatuan (Unitaris) dan serikat (federasi).

1. Negara Kesatuan (Unitaris) :
Negara kesatuan merupakan merupakan bentuk negara yang kekuasaan tertingginya berada di pemerintahan pusat. Secara hierarkinya, negara kesatuan merupakan negara yang bersusunan tunggal yang berarti tidak ada negara didalam negara.

Negara kesatuan dibedakan kembali menjadi dua yaitu sistem sentralisasi dan desentralisasi.
Dalam sistem sentralisasi, semua persoalan diatur oleh pemerintah pusat.
Daerah bertugas menjalankan perintah dari pusat tanpa diberikan kewenangan.
Sedangkan dalam desentralisasi, daerah diberikan kewenangan untuk mengatur urusan rumah tangga sendiri (hak otonomi) sesuai kebutuhan dan peraturan yang juga diatur oleh pemerintah pusat.
Ciri - Ciri Negara Kesatuan :
1. Hanya terdiri satu undang-undang dasar, kepala negara, dewan menteri dan dewan perwakilan rakyat.
2. Kedaulatan negara mencakup kedaulatan ke dalam dan kedaulatan ke luar yang telah ditandatangani oleh pemerintah bagian pusat.

3. Menganut dua sistem, yaitu sentralistik atau dari pusat dan desentralistik atau dari daerah.
4. Hanya menggunakan satu kebijakan terhadap masalah yang dihadapi seperti ekonomi, sosial, politik, budaya, keamanan dan pertahanan.
Contoh negara kesatuan yaitu Inggris Raya, Prancis, Indonesia, dan Maladewa.
2. Negara Serikat (Federasi)
Negara serikat merupakan bentuk negara yang didalamnya terdapat beberapa negara yang disebut negara bagian.
Negara - negara tersebut ada yang merupakan penggabungan diri atau hasil pemekeran bagian.
Dalam negara serikat, dikenal 2 macam pemerintahan didalamnya yaitu pemerintahan federal dan pemerintahan negara bagian.
Pemerintahan federal biasanya mengatur urusan bersama dari semua anggota negara bagian seperti hubungan Internasional, pertahanan, mata uang, dan komunikasi.
Ciri - Ciri Negara Federasi :
1. Kepala negara yang telah dipilih rakyat dan bertanggung jawab terhadap rakyatnya.

2. Kepala negara memiliki hak veto yang dapat diajukan oleh parlemen.
3. Masing-masing negara bagian mempunyai kekuasaan asli namun tidak memiliki kedaulatan.
4. Tiap-tiap negara bagian mempunyai wewenang menyusun undang-undang dasar sendiri.
5. Pemerintah pusat mempunyai kedaulatan terhadap negara bagian dalam urusan dalam maupun luar.
Contoh negara federasi yaitu Amerika Serikat, Rusia, Brasil, dan Jerman.
Kekurangan negara federal :
Sistem negara federal juga memiliki beberapa keunggulan dan kelemahan.
Inilah sejumlah keunggulan dan kelemahan negara federal yang dirangkum dari http://www.smansax1-edu.com
(link asli bisa dilihat di sini)
Keunggulan Negara Serikat
1) Kewenangan pejabat daerah lebih luas sehingga diharapkan lebih kreatif.
2) Tokoh daerah di tingkat nasional merata berasal dari seluruh daerah walaupun sebenarnya ada yang tidak berkualitas.
3) Daerah yang memiliki potensi alam yang baik bisa lebih cepat berkembang.
Kelemahan Negara Serikat
1) Tidak semua bidang dikendalikan pusat sehingga bisa terjadi kesenjangan dalam bidang yang urusannya diserahkan kepada daerah, misalkan: pendidikan, kesehatan, dll;
2) Kualitas tokoh nasional tidak terjamin karena yang diutamakan merupakan perwakilan daerah;
3) Biaya demokrasi mahal karena pemilihan pejabat dilakukan berkali-kali;
4) Kepemimpinan pusat dan daerah bisa tidak sejalan karena merasa memiliki kepentingan masing-masing;
5) Biaya kegiatan perekonomian menjadi tinggi karena pejabat daerah menjadi “raja-raja kecil”;
6) Kesejahteraan rakyat bisa tidak merata sehingga terbentuk kelompok daerah kaya, sedang, dan miskin;
7) Korupsi semakin meningkat, baik pelaku maupun jumlah nilai uang yang dikorupsi;
8) Seringkali ketidak-puasan terhadap apa yang terjadi di daerah disikapi dengan amuk massa yang akibatnya merusak kesinambungan kerja bangsa, dan anggaran negara terkuras untuk merenovasi akibat kerusakan yang terjadi.


Artikel ini telah tayang di tribunkaltim.co dengan judul Soal NKRI jadi Federal, Mahfud MD: Kalau Rakyat Sepakat, Mengapa Tidak? Ini Kelemahan/Keunggulannya, https://kaltim.tribunnews.com/2019/05/21/soal-nkri-jadi-federal-mahfud-md-kalau-rakyat-sepakat-mengapa-tidak-ini-kelemahankeunggulan?page=4.
Penulis: Doan Ebenezer Pardede
Editor: Alfiah Noor Ramadhany
Artikel ini telah tayang di tribunkaltim.co dengan judul Soal NKRI jadi Federal, Mahfud MD: Kalau Rakyat Sepakat, Mengapa Tidak? Ini Kelemahan/Keunggulannya, https://kaltim.tribunnews.com/2019/05/21/soal-nkri-jadi-federal-mahfud-md-kalau-rakyat-sepakat-mengapa-tidak-ini-kelemahankeunggulan?page=3.
Penulis: Doan Ebenezer Pardede
Editor: Alfiah Noor Ramadhany



Republik Indonesia Serikat

Republik Indonesia Serikat, (bahasa Belanda:Verenigde Staten van IndonesiĆ« bahasa Inggris:Republic of the United States of Indonesia) disingkat RIS, adalah suatu negara federasi yang berdiri pada tanggal 27 Desember 1949 sebagai hasil kesepakatan tiga pihak dalam Konferensi Meja BundarRepublik IndonesiaBijeenkomst voor Federaal Overleg (BFO), dan Belanda. Kesepakatan ini disaksikan juga oleh United Nations Commission for Indonesia (UNCI) sebagai perwakilan PBB.

Latar Belakang

Pada Januari 1942, Jepang menduduki bekas wilayah Hindia Belanda, menggusur pemerintah kolonial Belanda.[1] Pada 17 Agustus 1945, dua hari setelah Jepang menyerah, pemimpin kalangan nasionalis Republik Indonesia, Ir. Sukarno memproklamasikan kemerdekaan Indonesia.[2] Pemerintah Negeri Belanda, melihat Sukarno dan para pemimpin Indonesia telah menyatakan merdeka dari Jepang, memutuskan untuk kembali ke Indonesia dan mengembalikannya menjadi wilayah koloni.[3] Namun, Pasukan Komando Inggris Wilayah Asia Tenggara di bawah pimpinan Lord Louis Mountbatten, yang memiliki tanggung jawab atas Hindia Belanda, menolak untuk mengizinkan pasukan Belanda mendarat di Jawa dan Sumatra dan mengakui otoritas Republik Indonesia secara de facto. Namun, Belanda mampu menegaskan kembali kendali atas sebagian besar wilayah yang sebelumnya ditempati oleh Angkatan Laut Jepang, termasuk Kalimantan dan Indonesia bagian timur.
Diskusi antara Inggris dan Belanda menghasilkan Penjabat Gubernur Jenderal Hindia Belanda Hubertus van Mook yang pada akhirnya mengusulkan penentuan nasib sendiri untuk persemakmuran Indonesia.[4][5] Pada Juli 1946, Belanda menyelenggarakan Konferensi Malino di Sulawesi di mana perwakilan dari Kalimantan dan Indonesia bagian timur mendukung proposal untuk berdirinya Republik Indonesia Serikat yang berbentuk federal, yang memiliki hubungan dengan Belanda. Republik ini akan terdiri dari tiga elemen, Republik Indonesia, negara bagian di Kalimantan dan sebuah negara bagian untuk Indonesia Timur.[6][7] Selanjutnya pada tanggal 15 November - dengan Perjanjian Linggajati, di mana Republik Indonesia menyatakan secara sepihak menyetujui prinsip Indonesia federal.[8][9] Belanda kemudian menyelenggarakan Konferensi Denpasar pada Desember 1946, yang mengarah pada pembentukan Negara Indonesia Timur, diikuti oleh sebuah negara di Kalimantan Barat pada tahun 1947