Langsung ke konten utama

Postingan

Menampilkan postingan dari 2019

Mahfud MD: Indonesia Lahir dari Hasil Voting

Kamis 26 Jan 2017 16:48 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, PALEMBANG -- Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD mengatakan, negara Indonesia lahir dari hasil voting atau suara terbanyak pada masa awal berdiri. "Pada awal Indonesia berdiri, Ir Soekarno dan Moh Hatta berdebat mengenai bentuk negara Indonesia," kata Mahfud MD pada kuliah tamu bertema "Etika Penyelenggara Negara Dalam Perspektif Filsafat Hukum Tata Negara" di Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang, Kamis (26/1).

Bung Hatta menginginkan negara Indonesia berbentuk federal dengan kekuasaan terbagi-bagi, tetapi Bung Karno ingin sebuah bentuk negara kesatuan atau republik. Maka, akhirnya, dilakukan voting oleh para tokoh negara saat itu sehingga diputuskan bentuk republik dan akhirnya kedua Bapak Bangsa itu berusaha keras mewujudkan kesatuan.

Mahfud mengatakan, Indonesia sebagai negara republik berdasarkan Undang-Undang Dasar (UUD), sudah tepat. Namun, dinamika politik terus menggoyahkan kekuatan negara dan…

Soal NKRI jadi Federal, Mahfud MD: Kalau Rakyat Sepakat, Mengapa Tidak? Ini Kelemahan/Keunggulannya Artikel ini telah tayang di tribunkaltim.co dengan judul Soal NKRI jadi Federal, Mahfud MD: Kalau Rakyat Sepakat, Mengapa Tidak? Ini Kelemahan/Keunggulannya, https://kaltim.tribunnews.com/2019/05/21/soal-nkri-jadi-federal-mahfud-md-kalau-rakyat-sepakat-mengapa-tidak-ini-kelemahankeunggulan.

Selasa, 21 Mei 2019 14:24

Artikel ini telah tayang di tribunkaltim.co dengan judul Soal NKRI jadi Federal, Mahfud MD: Kalau Rakyat Sepakat, Mengapa Tidak? Ini Kelemahan/Keunggulannya, https://kaltim.tribunnews.com/2019/05/21/soal-nkri-jadi-federal-mahfud-md-kalau-rakyat-sepakat-mengapa-tidak-ini-kelemahankeunggulan.
Penulis: Doan Ebenezer Pardede
Editor: Alfiah Noor Ramadhany
TRIBUNKALTIM.CO - Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) yang juga pakar hukum tata negara Mahfud MD memberikan tanggapannya soal usulan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) kembali ke Republik Indonesia Serikat (RIS). Menurut Mahfud MD melalui akun twitternya @mohmahfudmd, perubahan NKRI ke negara federal sebenarnya sah-sah saja. Yeng penting, kata Mahfud MD, rakyat melalui wakil-wakilnya di DPR DPD/MPR sepakat dengan hal tersebut.
Dan yang perlu diingat juga, kata Mahfud MD, semua sistem mulai dari kesatuan, federal, parlementer, presidensiil sudah dicoba negara Indonesia, dan semuanya selalu dikritik dan dimin…

Republik Indonesia Serikat

Republik Indonesia Serikat, (bahasa Belanda:Verenigde Staten van IndonesiĆ«bahasa Inggris:Republic of the United States of Indonesia) disingkat RIS, adalah suatu negara federasi yang berdiri pada tanggal 27 Desember1949 sebagai hasil kesepakatan tiga pihak dalam Konferensi Meja BundarRepublik IndonesiaBijeenkomst voor Federaal Overleg (BFO), dan Belanda. Kesepakatan ini disaksikan juga oleh United Nations Commission for Indonesia (UNCI) sebagai perwakilan PBB.

Latar Belakang Pada Januari 1942, Jepang menduduki bekas wilayah Hindia Belanda, menggusur pemerintah kolonial Belanda.[1] Pada 17 Agustus 1945, dua hari setelah Jepang menyerah, pemimpin kalangan nasionalis Republik Indonesia, Ir. Sukarno memproklamasikan kemerdekaan Indonesia.[2] Pemerintah Negeri Belanda, melihat Sukarno dan para pemimpin Indonesia telah menyatakan merdeka dari Jepang, memutuskan untuk kembali ke Indonesia dan mengembalikannya menjadi wilayah koloni.[3] Namun, Pasukan Komando Inggris Wilayah Asia Tenggara d…

Majelis Permusyawaratan Federal

Majelis Permusyawaratan Federal atau Bijeenkomst voor Federaal Overleg (BFO) adalah sebuah komite yang didirikan oleh Belanda untuk mengelola Republik Indonesia Serikat (RIS) selama Revolusi Nasional Indonesia (1945–1949). Komite ini terdiri dari 15 pemimpin negara bagian dan daerah otonom di dalam RIS dengan masing-masing negara bagian memiliki satu suara. Komite ini bertanggung jawab untuk mendirikan pemerintahan sementara pada tahun 1948 sebagaimana dirumuskan dalam Persetujuan Meja Bundar.[1] Sebagian besar perwakilan BFO berasal dari luar Jawa dimana kehadiran Partai Republik lebih lemah dan dukungan untuk negara-negara federal Belanda lebih kuat.[2] Karena hubungannya dengan Belanda, BFO dianggap sebagai kolaborator oleh Republik Indonesia yang tidak mempercayai sistem federal dan menganjurkan suatu negara kesatuanRepublik Indonesia.[3] Menyusul aksi politik Belanda yang kedua pada bulan Desember 1948, BFO mendukung resolusi Dewan KeamananPerserikatan Bangsa Bangsa yang meminta …

Terlalu Luas, Mahfud MD Usulkan Indonesia Menjadi Negara Federal

Covesia.com - Dalam sosialisasi empat pilar MPR RI yang diadakan di Padang, Rabu (25/2/15), Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Mahfud MD mengungkapkan bahwa konstitusi yang berlaku di berbagai negara itu sangatlah berbeda dan bersifat dinamis. Ia mengatakan bahwa tidak ada satupun negara yang belum pernah melakukan perubahan konstitusi. Selain itu, Mahfud juga mengatakan bahwa Indonesia terlalu besar untuk menjadi negara kesatuan. Alasanya, jika Indonesia adalah negara federal, maka kemajuan di berbagai daerah yang berlangsung dengan signifikan. "Kalau kita pelajari sejarah, Bung Hatta justru menghendaki Indonesia ini berbentuk federal bukan kesatuan. Buktinya, negara kita pernah berbentuk federal. Namun, karena saat itu, dari 60 anggota BPUPKI hanya 6 orang yang setuju Indonesia berbentuk negara federal, makanya Bung Hatta yang dikenal demokratis ikut dengan keputusan tersebut," ujarnya di Padang, Rabu (25/2/2015). Karena itu, Mahfud menyatakan bahwa secara pribadi ia ingin …

Federalisme Indonesia

"Masyarakat takut dirasakan sebagai anti Undang-Undang Dasar 1945, anti Pancasila, anti NKRI, dan takut dirasakan pemberontak... Tapi yang sangat takut soal ini kok Jawa ya?"---Faisal Basri NKRI harga mati! Jargon tersebut sering terdengar sejumlah waktu belakangan. Kalimat digdaya tersebut sering dibacakan sebagai penegasan bahwa format Negara Kesatuan ialah final, mustahil diganggu gugat lagi, sampai-sampai sistem kenegaraan lain laksana federasi tabu guna didiskusikan. Tapi bila berandai-andai, kira-kira sesuai ga ya gagasan federalisme diterapkan di Indonesia? Federalisme tersebut sendiri ialah bentuk negara dimana provinsi adalahbagian tak terpisahkan dari pemerintahan pusat. Sama serupa seperti sistem Negara Kesatuan yang anda anut sekarang. Hanya dalam praktiknya, provinsi ini diberi kewenangan sarat dalam mengelola segala aspek pembangunan, mulai dari keuangan, infrastruktur, pendidikan, hukum, pendidikan, dan sebagainya. Bedanya dengan Negara Kesatuan, pemerintahan …

Mengapa Bung Hatta dulu ingin Indonesia menjadi negara federal? Apa bedanya dengan negara kesatuan?

Fakhri Fadhil Diperbarui 22 Des 2018 · Didukung Naik oleh Pasha Aulia Muhammad, tinggal di Indonesia (2004-2017) dan Mikail Muzakki, tinggal di Indonesia (2004-sekarang) · Penulis punya 345 jawaban dan 429,5 ribu tayangan jawaban
Dalam Federalism in Asia [1] , negara kesatuan dianjurkan oleh Jepang, dengan proporsi 62 anggota BPUPKI yang hanya beranggotakan 10 orang dari luar Jawa sehingga tidak ada kecukupan suara bagi daerah untuk memperjuangkan negara yang terdesentralisasi. Menegasikan tulisan di atas dan pendapat Kerenza Doxolodeo, pertarungan ide negara kesatuan dan federal itu berasal dari latar belakang Dwitunggal kita itu. Soekarno yang berasal dari etnis Jawa yang syarat dengan aristokrasi mempengaruhinya untuk memusatkan kekuasaan, sedangkan Hatta yang berasal dari etnis Minangkabau yang mana aristokratnya telah dilemahkan oleh gerakan islam ortodoks dan budaya dagang nan industrialis[2]pasca Perang Paderi. Masa kecilnya Hatta pun tinggal di Aur Tajungkang yang mana rumahnya…