Header

Minggu, 22 Desember 2019

Mahfud MD: Indonesia Lahir dari Hasil Voting

Kamis 26 Jan 2017 16:48 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, PALEMBANG -- Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD mengatakan, negara Indonesia lahir dari hasil voting atau suara terbanyak pada masa awal berdiri. "Pada awal Indonesia berdiri, Ir Soekarno dan Moh Hatta berdebat mengenai bentuk negara Indonesia," kata Mahfud MD pada kuliah tamu bertema "Etika Penyelenggara Negara Dalam Perspektif Filsafat Hukum Tata Negara" di Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang, Kamis (26/1).

Bung Hatta menginginkan negara Indonesia berbentuk federal dengan kekuasaan terbagi-bagi, tetapi Bung Karno ingin sebuah bentuk negara kesatuan atau republik. Maka, akhirnya, dilakukan voting oleh para tokoh negara saat itu sehingga diputuskan bentuk republik dan akhirnya kedua Bapak Bangsa itu berusaha keras mewujudkan kesatuan.

Mahfud mengatakan, Indonesia sebagai negara republik berdasarkan Undang-Undang Dasar (UUD), sudah tepat. Namun, dinamika politik terus menggoyahkan kekuatan negara dan pemerintah sehingga dampaknya lahir ketimpangan serta ketidakadilan.

Menurut dia, negara kesatuan yang berkonsep demokrasi sebenarnya tidak ada masalah, selama konstitusi tetap menjamin dua hal, yakni perlindungan hak-hak warga negara dan sistem pembagian hak kekuasaan untuk membatasi wewenang. Tetapi, kata dia, negara yang menganut demokrasi belum tentu lebih baik dari yang tidak menganut demokrasi, begitu pula dengan negara memiliki konstitusi belum tentu lebih baik dari negara tidak memiliki konstitusi.

Menurut Mahfud, baik tidaknya negara itu juga ditentukan oleh etika para penyelenggara negara yang memegang dan mengendalikan kekuasaan. Sebab, langkah dalam menyelenggarakan pemerintahan sudah tertuang dalam UUD 1945.

Dikatakannya, bila lembaga dan aparatur pemerintahan tidak memiliki etika akan menyebabkan inkonsistensi implementasi (tidak sesuainya pelaksanaan) amanat undang-undang. Mahfud mencontohkan, ada pejabat terjerat kasus korupsi dan menjadi sorotan publik, tetapi dia tidak mengundurkan diri, maka pejabat tersebut tidak memiliki etika. "Dalam pemikirannya dia tidak perlu mundur sebab belum dibuktikan secara hukum bahwa dia melakukan korupsi, di sini letak rusaknya negara," ujarnya.

Padahal, menurut dia, dalam Tap MPR Nomor 6 Tahun 2000 sudah jelas apabila seorang pejabat mendapatkan sorotan publik karena kebijakannya atau perilakunya, maka yang bersangkutan harus mundur dari jabatannya, tidak perlu menunggu proses hukum. "Imbas dari buruknya etika pejabat adalah ketidakadilan dan kesenjangan sosial, kemudian efeknya memunculkan intoleransi dalam kehidupan bernegara," ujar Mahfud.

Sumber : https://republika.co.id/berita/nasional/umum/17/01/26/okdsk8396-mahfud-md-indonesia-lahir-dari-hasil-voting

Soal NKRI jadi Federal, Mahfud MD: Kalau Rakyat Sepakat, Mengapa Tidak? Ini Kelemahan/Keunggulannya Artikel ini telah tayang di tribunkaltim.co dengan judul Soal NKRI jadi Federal, Mahfud MD: Kalau Rakyat Sepakat, Mengapa Tidak? Ini Kelemahan/Keunggulannya, https://kaltim.tribunnews.com/2019/05/21/soal-nkri-jadi-federal-mahfud-md-kalau-rakyat-sepakat-mengapa-tidak-ini-kelemahankeunggulan.

Selasa, 21 Mei 2019 14:24


Artikel ini telah tayang di tribunkaltim.co dengan judul Soal NKRI jadi Federal, Mahfud MD: Kalau Rakyat Sepakat, Mengapa Tidak? Ini Kelemahan/Keunggulannya, https://kaltim.tribunnews.com/2019/05/21/soal-nkri-jadi-federal-mahfud-md-kalau-rakyat-sepakat-mengapa-tidak-ini-kelemahankeunggulan.
Penulis: Doan Ebenezer Pardede
Editor: Alfiah Noor Ramadhany

TRIBUNKALTIM.CO - Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) yang juga pakar hukum tata negara Mahfud MD memberikan tanggapannya soal usulan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) kembali ke Republik Indonesia Serikat (RIS).
Menurut Mahfud MD melalui akun twitternya @mohmahfudmd, perubahan NKRI ke negara federal sebenarnya sah-sah saja.
Yeng penting, kata Mahfud MD, rakyat melalui wakil-wakilnya di DPR DPD/MPR sepakat dengan hal tersebut.
Dan yang perlu diingat juga, kata Mahfud MD, semua sistem mulai dari kesatuan, federal, parlementer, presidensiil sudah dicoba negara Indonesia, dan semuanya selalu dikritik dan diminta diubah.
"Kalau rakyat sepakat, melalui wakil-wakilnya di DPR/DPD/MPR, mengapa tidak?
Tinggal membuat resultante baru saja.
Tp ingat, semua sistem sdh dicoba mulai dari Kesatuan, Federal, Parlementer, Presidensiil.
Tapi semua selalu diktitik juga dan minta diubah lagi. Itu fakta historis.," kata Mahfud MD.

Inilah perbandingan negara kasatuan dan negara serikat, seperti dilansir wikipedia :
Ada dua bentuk negara yang dikenal di dunia saat ini, yakni kesatuan (Unitaris) dan serikat (federasi).

1. Negara Kesatuan (Unitaris) :
Negara kesatuan merupakan merupakan bentuk negara yang kekuasaan tertingginya berada di pemerintahan pusat. Secara hierarkinya, negara kesatuan merupakan negara yang bersusunan tunggal yang berarti tidak ada negara didalam negara.

Negara kesatuan dibedakan kembali menjadi dua yaitu sistem sentralisasi dan desentralisasi.
Dalam sistem sentralisasi, semua persoalan diatur oleh pemerintah pusat.
Daerah bertugas menjalankan perintah dari pusat tanpa diberikan kewenangan.
Sedangkan dalam desentralisasi, daerah diberikan kewenangan untuk mengatur urusan rumah tangga sendiri (hak otonomi) sesuai kebutuhan dan peraturan yang juga diatur oleh pemerintah pusat.
Ciri - Ciri Negara Kesatuan :
1. Hanya terdiri satu undang-undang dasar, kepala negara, dewan menteri dan dewan perwakilan rakyat.
2. Kedaulatan negara mencakup kedaulatan ke dalam dan kedaulatan ke luar yang telah ditandatangani oleh pemerintah bagian pusat.

3. Menganut dua sistem, yaitu sentralistik atau dari pusat dan desentralistik atau dari daerah.
4. Hanya menggunakan satu kebijakan terhadap masalah yang dihadapi seperti ekonomi, sosial, politik, budaya, keamanan dan pertahanan.
Contoh negara kesatuan yaitu Inggris Raya, Prancis, Indonesia, dan Maladewa.
2. Negara Serikat (Federasi)
Negara serikat merupakan bentuk negara yang didalamnya terdapat beberapa negara yang disebut negara bagian.
Negara - negara tersebut ada yang merupakan penggabungan diri atau hasil pemekeran bagian.
Dalam negara serikat, dikenal 2 macam pemerintahan didalamnya yaitu pemerintahan federal dan pemerintahan negara bagian.
Pemerintahan federal biasanya mengatur urusan bersama dari semua anggota negara bagian seperti hubungan Internasional, pertahanan, mata uang, dan komunikasi.
Ciri - Ciri Negara Federasi :
1. Kepala negara yang telah dipilih rakyat dan bertanggung jawab terhadap rakyatnya.

2. Kepala negara memiliki hak veto yang dapat diajukan oleh parlemen.
3. Masing-masing negara bagian mempunyai kekuasaan asli namun tidak memiliki kedaulatan.
4. Tiap-tiap negara bagian mempunyai wewenang menyusun undang-undang dasar sendiri.
5. Pemerintah pusat mempunyai kedaulatan terhadap negara bagian dalam urusan dalam maupun luar.
Contoh negara federasi yaitu Amerika Serikat, Rusia, Brasil, dan Jerman.
Kekurangan negara federal :
Sistem negara federal juga memiliki beberapa keunggulan dan kelemahan.
Inilah sejumlah keunggulan dan kelemahan negara federal yang dirangkum dari http://www.smansax1-edu.com
(link asli bisa dilihat di sini)
Keunggulan Negara Serikat
1) Kewenangan pejabat daerah lebih luas sehingga diharapkan lebih kreatif.
2) Tokoh daerah di tingkat nasional merata berasal dari seluruh daerah walaupun sebenarnya ada yang tidak berkualitas.
3) Daerah yang memiliki potensi alam yang baik bisa lebih cepat berkembang.
Kelemahan Negara Serikat
1) Tidak semua bidang dikendalikan pusat sehingga bisa terjadi kesenjangan dalam bidang yang urusannya diserahkan kepada daerah, misalkan: pendidikan, kesehatan, dll;
2) Kualitas tokoh nasional tidak terjamin karena yang diutamakan merupakan perwakilan daerah;
3) Biaya demokrasi mahal karena pemilihan pejabat dilakukan berkali-kali;
4) Kepemimpinan pusat dan daerah bisa tidak sejalan karena merasa memiliki kepentingan masing-masing;
5) Biaya kegiatan perekonomian menjadi tinggi karena pejabat daerah menjadi “raja-raja kecil”;
6) Kesejahteraan rakyat bisa tidak merata sehingga terbentuk kelompok daerah kaya, sedang, dan miskin;
7) Korupsi semakin meningkat, baik pelaku maupun jumlah nilai uang yang dikorupsi;
8) Seringkali ketidak-puasan terhadap apa yang terjadi di daerah disikapi dengan amuk massa yang akibatnya merusak kesinambungan kerja bangsa, dan anggaran negara terkuras untuk merenovasi akibat kerusakan yang terjadi.


Artikel ini telah tayang di tribunkaltim.co dengan judul Soal NKRI jadi Federal, Mahfud MD: Kalau Rakyat Sepakat, Mengapa Tidak? Ini Kelemahan/Keunggulannya, https://kaltim.tribunnews.com/2019/05/21/soal-nkri-jadi-federal-mahfud-md-kalau-rakyat-sepakat-mengapa-tidak-ini-kelemahankeunggulan?page=4.
Penulis: Doan Ebenezer Pardede
Editor: Alfiah Noor Ramadhany
Artikel ini telah tayang di tribunkaltim.co dengan judul Soal NKRI jadi Federal, Mahfud MD: Kalau Rakyat Sepakat, Mengapa Tidak? Ini Kelemahan/Keunggulannya, https://kaltim.tribunnews.com/2019/05/21/soal-nkri-jadi-federal-mahfud-md-kalau-rakyat-sepakat-mengapa-tidak-ini-kelemahankeunggulan?page=3.
Penulis: Doan Ebenezer Pardede
Editor: Alfiah Noor Ramadhany



Republik Indonesia Serikat

Republik Indonesia Serikat, (bahasa Belanda:Verenigde Staten van IndonesiĆ« bahasa Inggris:Republic of the United States of Indonesia) disingkat RIS, adalah suatu negara federasi yang berdiri pada tanggal 27 Desember 1949 sebagai hasil kesepakatan tiga pihak dalam Konferensi Meja BundarRepublik IndonesiaBijeenkomst voor Federaal Overleg (BFO), dan Belanda. Kesepakatan ini disaksikan juga oleh United Nations Commission for Indonesia (UNCI) sebagai perwakilan PBB.

Latar Belakang

Pada Januari 1942, Jepang menduduki bekas wilayah Hindia Belanda, menggusur pemerintah kolonial Belanda.[1] Pada 17 Agustus 1945, dua hari setelah Jepang menyerah, pemimpin kalangan nasionalis Republik Indonesia, Ir. Sukarno memproklamasikan kemerdekaan Indonesia.[2] Pemerintah Negeri Belanda, melihat Sukarno dan para pemimpin Indonesia telah menyatakan merdeka dari Jepang, memutuskan untuk kembali ke Indonesia dan mengembalikannya menjadi wilayah koloni.[3] Namun, Pasukan Komando Inggris Wilayah Asia Tenggara di bawah pimpinan Lord Louis Mountbatten, yang memiliki tanggung jawab atas Hindia Belanda, menolak untuk mengizinkan pasukan Belanda mendarat di Jawa dan Sumatra dan mengakui otoritas Republik Indonesia secara de facto. Namun, Belanda mampu menegaskan kembali kendali atas sebagian besar wilayah yang sebelumnya ditempati oleh Angkatan Laut Jepang, termasuk Kalimantan dan Indonesia bagian timur.
Diskusi antara Inggris dan Belanda menghasilkan Penjabat Gubernur Jenderal Hindia Belanda Hubertus van Mook yang pada akhirnya mengusulkan penentuan nasib sendiri untuk persemakmuran Indonesia.[4][5] Pada Juli 1946, Belanda menyelenggarakan Konferensi Malino di Sulawesi di mana perwakilan dari Kalimantan dan Indonesia bagian timur mendukung proposal untuk berdirinya Republik Indonesia Serikat yang berbentuk federal, yang memiliki hubungan dengan Belanda. Republik ini akan terdiri dari tiga elemen, Republik Indonesia, negara bagian di Kalimantan dan sebuah negara bagian untuk Indonesia Timur.[6][7] Selanjutnya pada tanggal 15 November - dengan Perjanjian Linggajati, di mana Republik Indonesia menyatakan secara sepihak menyetujui prinsip Indonesia federal.[8][9] Belanda kemudian menyelenggarakan Konferensi Denpasar pada Desember 1946, yang mengarah pada pembentukan Negara Indonesia Timur, diikuti oleh sebuah negara di Kalimantan Barat pada tahun 1947

Majelis Permusyawaratan Federal

Majelis Permusyawaratan Federal atau Bijeenkomst voor Federaal Overleg (BFO) adalah sebuah komite yang didirikan oleh Belanda untuk mengelola Republik Indonesia Serikat (RIS) selama Revolusi Nasional Indonesia (1945–1949). Komite ini terdiri dari 15 pemimpin negara bagian dan daerah otonom di dalam RIS dengan masing-masing negara bagian memiliki satu suara. Komite ini bertanggung jawab untuk mendirikan pemerintahan sementara pada tahun 1948 sebagaimana dirumuskan dalam Persetujuan Meja Bundar.[1] Sebagian besar perwakilan BFO berasal dari luar Jawa dimana kehadiran Partai Republik lebih lemah dan dukungan untuk negara-negara federal Belanda lebih kuat.[2]
Karena hubungannya dengan Belanda, BFO dianggap sebagai kolaborator oleh Republik Indonesia yang tidak mempercayai sistem federal dan menganjurkan suatu negara kesatuan Republik Indonesia.[3] Menyusul aksi politik Belanda yang kedua pada bulan Desember 1948, BFO mendukung resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa Bangsa yang meminta pemulihan pemerintah Republik di Yogyakarta sebelumnya untuk terlibat dalam Konferensi Meja Bundar Belanda-Indonesia di Den Haag. Setelah pertemuan dengan pimpinan Republik yang dipenjara di Pulau Bangka dan sebuah serangan balasan Republikan yang sukses di Yogyakarta pada tanggal 3 Maret 1949, BFO menjadi semakin kecewa dengan kekejaman Belanda dan menganjurkan masuknya orang-orang Republik dalam negosiasi dan sistem federal

Terlalu Luas, Mahfud MD Usulkan Indonesia Menjadi Negara Federal

Covesia.com - Dalam sosialisasi empat pilar MPR RI yang diadakan di Padang, Rabu (25/2/15), Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Mahfud MD mengungkapkan bahwa konstitusi yang berlaku di berbagai negara itu sangatlah berbeda dan bersifat dinamis.
Ia mengatakan bahwa tidak ada satupun negara yang belum pernah melakukan perubahan konstitusi.
Selain itu, Mahfud juga mengatakan bahwa Indonesia terlalu besar untuk menjadi negara kesatuan. Alasanya, jika Indonesia adalah negara federal, maka kemajuan di berbagai daerah yang berlangsung dengan signifikan.
"Kalau kita pelajari sejarah, Bung Hatta justru menghendaki Indonesia ini berbentuk federal bukan kesatuan. Buktinya, negara kita pernah berbentuk federal. Namun, karena saat itu, dari 60 anggota BPUPKI hanya 6 orang yang setuju Indonesia berbentuk negara federal, makanya Bung Hatta yang dikenal demokratis ikut dengan keputusan tersebut," ujarnya di Padang, Rabu (25/2/2015).
Karena itu, Mahfud menyatakan bahwa secara pribadi ia ingin Indonesia berbentuk nergara federal. Hal tersebut bisa saja menjadi kenyataan jika masyarakat setuju dan DPR mengubah pasal yang menyatakan Indonesia adalah negara kesatuan.
Tidak hanya itu, Mahfud juga mengungkapkan bahwa Presiden keempat RI, Abdurrahman Wahid juga pernah mengungkapkan pencangan indonesia menjadi negara federal.
"Gusdur juga pernah mengatakan bahwa daripada bingung, lebih baik luarnya berbentuk kesatuan sedangkan dalamnya dalam bentuk federal," pungkas Mahfud sambil berseloroh.
(osd/lif))

Federalisme Indonesia

"Masyarakat takut dirasakan sebagai anti Undang-Undang Dasar 1945, anti Pancasila, anti NKRI, dan takut dirasakan pemberontak... Tapi yang sangat takut soal ini kok Jawa ya?"---Faisal Basri
NKRI harga mati!
Jargon tersebut sering terdengar sejumlah waktu belakangan. Kalimat digdaya tersebut sering dibacakan sebagai penegasan bahwa format Negara Kesatuan ialah final, mustahil diganggu gugat lagi, sampai-sampai sistem kenegaraan lain laksana federasi tabu guna didiskusikan. Tapi bila berandai-andai, kira-kira sesuai ga ya gagasan federalisme diterapkan di Indonesia?
Federalisme tersebut sendiri ialah bentuk negara dimana provinsi adalahbagian tak terpisahkan dari pemerintahan pusat. Sama serupa seperti sistem Negara Kesatuan yang anda anut sekarang. Hanya dalam praktiknya, provinsi ini diberi kewenangan sarat dalam mengelola segala aspek pembangunan, mulai dari keuangan, infrastruktur, pendidikan, hukum, pendidikan, dan sebagainya.
Banyak negara memakai sistem federal. Mulai dari Amerika Serikat, Australia, Swiss, bahkan tetangga terdekat kita, Malaysia, pun menggunakan sistem federalisme.
Federasi sendiri bukanlah kata asing untuk Indonesia. Karena ketika negara anda belum lahir, Jepang sudah menyarankan pada BPUPKI supaya membentuk negara federal. Tapi sayangnya, perwakilan sepuluh orang dari luar jawa tidak lumayan kuat untuk memprovokasi keputusan sampai-sampai terbentuklah negara kesatuan.
Selain tersebut Soekarno yang berasal dari etnis Jawa yang kriteria dengan aristokrasi mempengaruhinya untuk memfokuskan kekuasaan. Berbeda dengan Hatta yang berasal dari Minangkabau yang kebiasaan aristokratnya sudah dilemahkan oleh gerakan Islam dan kebiasaan dagang.
Ia lebih memilih federasi sebagai sistem negara. Namun sekali juga Dwitunggal Indonesia bertolak belakang pendapat, sebagai seorang demokrat Bung Hatta tetap tunduk dan patuh untuk keputusan suara terbanyak.
TAPI SEKARANG KOK FEDERALISME SEPERTI HANTU YANG DITAKUTI DALAM POLITIK INDONESIA?
Jawabannya ialah saat negara anda tetap balita, federasi pernah dipakai sebagai format negara. Tapi ketika itu, tepatnya pada tahun 1949 sesudah perjanjian Konferensi Meja Bundar, sistem federal dipaksakan oleh Belanda untuk Indonesia.
Langkah tersebut bertujuan guna memecah belah kekuatan politik nasional supaya mudah dipengaruhi. Belanda yang porak-poranda usai Perang Dunia II masih membutuhkan sumber daya Indonesia untuk mencairkan ekonominya dan bercita-cita dapat pulang menguasai nusantara.
Itulah kenapa sistem negara federasi laksana diharamkan. Karena format negara federasi sering disinggung bentukannya Belanda. Sejarah tersebut kemudian dibumbui cerita-cerita mistis oleh rezim yang memang kegemaran memelihara hantu, khususnya Orde Baru, yang menginginkan kontrol sarat atas masyarakat dan sistem pemerintahan yang sentralistik.
Pasca reformasi sendiri tidak sedikit tokoh nasional yang mengharapkan Indonesia berpindah ke sistem federal. Beberapa di antaranya ialah Amien Rais dan Gus Dur. Tapi lagi-lagi, isu tersebut tenggelam bareng euforia reformasi dan keluguan masyarakat Indonesia bakal politik.
"Semua wilayah punya kekhususan (masalah dan potensi keunggulan) masing-masing. Oleh karena tersebut harus ditata dengan cara-cara yang eksklusif pula. Itulah esensi dari federalisme."
Di masa aku masih jadi pekerja media, ada sejumlah anggota dewan yang mengeluh soal komparasi Pendapatan Asli Daerah yang disetor ke pusat dengan APBD + Dana Untuk Hasil serta Dana Alokasi Khusus dan Umum yang turun ke daerah. Mereka merasa menjadi sapi perah pulau jawa terutama Jakarta.
Selain tersebut UU yang menata kewenangan wilayah dalam mengelola finansial masih tak dapat membuat wilayah lebih mandiri. Mungkin itulah yang akhirnya merangsang Pemda memasukkan beberapa dari APBD ke bank-bank wilayah dalam format deposito.
TAPI KALAU INDONESIA JADI NEGARA FEDERAL, NANTI BAKAL ADA KETIMPANGAN ANTAR DAERAH DONG?

Untuk membalas masalah ketimpangan, anda harus belajar dari negara federal yang lain. Salah satu yang sukses ialah Swiss. Negara ini ialah salah satu negara dengan sistem politik sangat egaliter di semua dunia.
Pemerintah Swiss membagi wilayahnya ke dalam kanton-kanton (semacam provinsi dalam konfederasi) yang berhak menciptakan perundangannya sendiri. Karena sistem ini pula setiap wilayah sangat gampang beradaptasi dengan masalah dan kelebihannya masing-masing.
Uniknya lagi, negara tersebut ternyata menganut sistem pemilu semi-langsung, dimana masyarakat berhak mengemukakan penambahan, penghapusan, dan modifikasi undang-undang tanpa melewati lembaga perwakilan.
Jadi andai masyarakat tidak setuju dengan draft undang-undang yang diciptakan parlemen, mereka tinggal mengemukakan petisi yang ditandatangani oleh paling tidak 50.000 orang guna level kanton dan 100.000 guna level konstitusi nasional. Say bye to money politics! Tidak terdapat lagi partai-partai songong yang selingkuh dengan konglomerat sebab rakyat punya instrumen guna menilai hidupnya sendiri.
Kembali ke Indonesia, masalah dan kelebihan tiap wilayah itu berbeda. Jika masyarakat wilayah dibekali pengetahuan yang mumpuni plus birokrasi yang baik dan transparan aku yakin ga akan ada ketimpangan.
Yang terdapat justru wilayah tertinggal dapat menciptakan sistem yang sama dengan wilayah maju. Dan memang disitulah letak indahnya sistem federalisme, sebab kerjasama antar wilayah akan paling dianjurkan.
Hingga sekarang aku masih sepakat dengan apa yang dikatakan Bung Faisal Basri. Demokrasi bakal lebih berkembang dalam format negara federasi sebab setiap distrik --- khususnya Indonesia yang multietnis, ,multikultur, multibahasa --- bisa memetakan permasalahannya sendiri sembari membuat solusi yang cocok dengan kebijaksanaan lokal setempat.
Masyarakat tak butuh lagi jadi pemirsa proyek-proyek pusat yang di bina di daerah. Toh pada hakikatnya akar dari federalisme dapat kita temukan pula dalam pandangan hidup Bhinneka Tunggal Ika dan pemikiran semua Bapak Bangsa kita.
Itulah kenapa sistem negara federasi laksana diharamkan. Karena format negara federasi sering disinggung bentukannya Belanda. Sejarah tersebut kemudian dibumbui cerita-cerita mistis oleh rezim yang memang kegemaran memelihara hantu, khususnya Orde Baru, yang menginginkan kontrol sarat atas masyarakat dan sistem pemerintahan yang sentralistik.
Pasca reformasi sendiri tidak sedikit tokoh nasional yang mengharapkan Indonesia berpindah ke sistem federal. Beberapa di antaranya ialah Amien Rais dan Gus Dur. Tapi lagi-lagi, isu tersebut tenggelam bareng euforia reformasi dan keluguan masyarakat Indonesia bakal politik.
"Semua wilayah punya kekhususan (masalah dan potensi keunggulan) masing-masing. Oleh karena tersebut harus ditata dengan cara-cara yang eksklusif pula. Itulah esensi dari federalisme."
Di masa aku masih jadi pekerja media, ada sejumlah anggota dewan yang mengeluh soal komparasi Pendapatan Asli Daerah yang disetor ke pusat dengan APBD + Dana Untuk Hasil serta Dana Alokasi Khusus dan Umum yang turun ke daerah. Mereka merasa menjadi sapi perah pulau jawa terutama Jakarta.
TAPI KALAU INDONESIA JADI NEGARA FEDERAL, NANTI BAKAL ADA KETIMPANGAN ANTAR DAERAH DONG?

Untuk membalas masalah ketimpangan, anda harus belajar dari negara federal yang lain. Salah satu yang sukses ialah Swiss. Negara ini ialah salah satu negara dengan sistem politik sangat egaliter di semua dunia.
Pemerintah Swiss membagi wilayahnya ke dalam kanton-kanton (semacam provinsi dalam konfederasi) yang berhak menciptakan perundangannya sendiri. Karena sistem ini pula setiap wilayah sangat gampang beradaptasi dengan masalah dan kelebihannya masing-masing.
Uniknya lagi, negara tersebut ternyata menganut sistem pemilu semi-langsung, dimana masyarakat berhak mengemukakan penambahan, penghapusan, dan modifikasi undang-undang tanpa melewati lembaga perwakilan.
Jadi andai masyarakat tidak setuju dengan draft undang-undang yang diciptakan parlemen, mereka tinggal mengemukakan petisi yang ditandatangani oleh paling tidak 50.000 orang guna level kanton dan 100.000 guna level konstitusi nasional. Say bye to money politics! Tidak terdapat lagi partai-partai songong yang selingkuh dengan konglomerat sebab rakyat punya instrumen guna menilai hidupnya sendiri.
Kembali ke Indonesia, masalah dan kelebihan tiap wilayah itu berbeda. Jika masyarakat wilayah dibekali pengetahuan yang mumpuni plus birokrasi yang baik dan transparan aku yakin ga akan ada ketimpangan.
Yang terdapat justru wilayah tertinggal dapat menciptakan sistem yang sama dengan wilayah maju. Dan memang disitulah letak indahnya sistem federalisme, sebab kerjasama antar wilayah akan paling dianjurkan.
Hingga sekarang aku masih sepakat dengan apa yang dikatakan Bung Faisal Basri. Demokrasi bakal lebih berkembang dalam format negara federasi sebab setiap distrik --- khususnya Indonesia yang multietnis, ,multikultur, multibahasa --- bisa memetakan permasalahannya sendiri sembari membuat solusi yang cocok dengan kebijaksanaan lokal setempat.
Masyarakat tak butuh lagi jadi pemirsa proyek-proyek pusat yang di bina di daerah. Toh pada hakikatnya akar dari federalisme dapat kita temukan pula dalam pandangan hidup Bhinneka Tunggal Ika dan pemikiran semua Bapak Bangsa kita.

Mengapa Bung Hatta dulu ingin Indonesia menjadi negara federal? Apa bedanya dengan negara kesatuan?

Fakhri Fadhil
Dalam Federalism in Asia [1] , negara kesatuan dianjurkan oleh Jepang, dengan proporsi 62 anggota BPUPKI yang hanya beranggotakan 10 orang dari luar Jawa sehingga tidak ada kecukupan suara bagi daerah untuk memperjuangkan negara yang terdesentralisasi.
Menegasikan tulisan di atas dan pendapat Kerenza Doxolodeo, pertarungan ide negara kesatuan dan federal itu berasal dari latar belakang Dwitunggal kita itu. Soekarno yang berasal dari etnis Jawa yang syarat dengan aristokrasi mempengaruhinya untuk memusatkan kekuasaan, sedangkan Hatta yang berasal dari etnis Minangkabau yang mana aristokratnya telah dilemahkan oleh gerakan islam ortodoks dan budaya dagang nan industrialis[2]pasca Perang Paderi.
Masa kecilnya Hatta pun tinggal di Aur Tajungkang yang mana rumahnya pun dekat dengan pasar, sebagaimana hari ini replika rumahnya dekat dengan Pasar Bawah Kota Bukittinggi. Keluarga Hatta pun memang dalam kelas pedagang. Hatta tinggal di rumah kakeknya yang merupakan pengusaha, di rumahnya terdapat 18 kandang kuda, kuda ini digunakan sebagai karavan yang mendistribusikan barang ke luar dan ke dalam Kota Bukittinggi.
Sifat kepengusahaan yang mendelegasikan tanggung jawab ini mengalir dalam tubuh Bung Hatta. Hal ini dikonfirmasi oleh Sri Edi Swasono[3] :
“Bung Hatta memang telah sejak 1926, kemudian juga pada 1932 melalui tulisannya yang terkenal 'Ke Arah Indonesia Merdeka' menggambarkan Indonesia Merdeka berdasarkan federalisme, sehingga beliau dikatakan banyak orang sebagai seorang federalis. Namun, kalau kita perhatikan dengan seksama, inti dari federalisme Bung Hatta adalah otonomi daerah yang luas, yang sesuai dengan keistimewaan dan kekhususan daerah, yang berdasar pada hak demokrasi rakyat dengan menghormati inisiatif rakyat dari bawah,”
.... Apabila demokrasi maksudnya melaksanakan pemerintahan dari yang diperintah, maka nyatalah bahwa demokrasi tidak sesuai dengan dasar sentralisme yang membulatkan segala kekuasaan di tangan pemerintah pusat dan DPR. Semakin luas daerah negara, semakin banyak diferensiasi kepentingan hidup, semakin banyak masalah khusus yang mengenai berbagai daerah masing-masing, yang semuanya itu tidak dapat diurus dari pusat pemerintahan negara.
Defisit neraca perdagangan pada 1950-an akhirnya meningkatkan tendensi daerah untuk menuntut otonomi daerah yang luas, karena terbukti pemerintah pusat yang sibuk bergolak dengan urusan politiknya. Ditambah lagi dengan daerah yang memberikan pendapatan terbesar bagi pendapatan negara merasa keuangan yang diberikan pemerintah pusat tidak sepadan dengan yang mereka beri.
Sehingga di kemudian hari, ketika Hatta mengundurkan dari jabatannya sebagai wakil presiden pada 1 Desember 1956 dan kemunduran pengaruh Masyumi dan Partai Sosialis Indonesia pasca hasil pemilu 1955 dan meningkatnya pengaruh Partai Komunis Indonesia dan ABRI, daerah merasa Soekarno tidak terimbangi lagi kekuasaannya dan mengarah kepada kediktatoran. Hatta sangat diharapkan untuk pulang kampung untuk membantu perjuangan Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) yang menginginkan desentralisasi kekuasaan terutama keuangan. Namun, beliau tidak menyeberangi Selat Sunda karena tidak menginginkan negara pecah seperti India, seperti yang dia lakukan pula pada revisi sila pertama dasar negara Piagam Jakarta.
Bagaimana pun sentimen negatif terhadap federalisme yang muncul di mayoritas masyarakat Indonesia terbangun dari usaha Belanda yang membangun daerah terpisah dari pemerintah pusat sehingga muncullah slogan NKRI harga mati.
Bagi saya, pada akhirnya NKRI hanyalah omong kosong. Pemerintah memberikan otonomi khusus kepada Aceh, Ngayogyakarta, dan Papua. NKRI hanyalah slogan untuk mendelegitimasi orang-orang yang menginginkan otonomi daerah terutama pada gerakan separatis. Lagi, pemerintah yang takut pada balkanisasi Republik Indonesia mengalah dengan membentuk UU No. 32 tahun 2004 selanjutnya No. 23 tahun 2014.
Sebagai orang minang, pemberontakan PRRI yang dimotori eks Pemerintahan Darurat Republik Indonesia adalah kekalahan terbesar Minangkabau dalam perpolitikan nasional. Opresi yang dilakukan tentara pusat membuat kami harus meninggalkan kampung halaman kami.
Jadi kalau takuik di ujuang badia, pai kapangka badia (kalau takluk di ujung pistol, pergi ke pangkal pistol-red).
Kami yang dahulunya merantau untuk mengasah hidup - sekolah dan mencari uang, kami akhirnya merantau untuk bertahan hidup - berdiaspora.[4] Hal ini menjelaskan mengapa jumlah orang minang dalam jumlah besar di kawasan Jakarta untuk menghindari ujung senapan yang mengarah ke Sumatera Tengah.
Kami pun menanggalkan nama yang khas keminangan kami[5] karena kami khawatir anak-anak kami mengalami diskriminasi oleh pemerintah pusat.
Gusti Asnan sejarawan Universitas Andalas mengatakan,
Berarti kalau tidak mengubah nama, artinya tidak diterima di pusat?
Oh, bukan. Tapi itu memang bagian dari kecerdikan mereka untuk punya akses ke pusat, dan hidup di dunia baru. [6]
Begitulah kami orang Minangkabau mempertahankan harga diri dan kehidupan.

NB: Maaf karena saya mengakhiri jawaban ini dengan tendesius. Pendahulu kami memberontak setengah hati. Kami tidak mengira pemerintah pusat akan menghantam kami dengan begitu keras. Kami hanya menginginkan pemerintahan yang memberikan keleluasaan bagi daerah. Kemenangan kami akhirnya masuk dalam reformasi. Reformasi yang akhirnya memberikan otonomi daerah sehingga kami menganggap PRRI sebagai reformasi yang terlalu dini. Belum tumbuh, sudah patah dahulu.
Catatan Kaki