Langsung ke konten utama

Postingan

Majelis Permusyawaratan Federal

Majelis Permusyawaratan Federal atau Bijeenkomst voor Federaal Overleg (BFO) adalah sebuah komite yang didirikan oleh Belanda untuk mengelola Republik Indonesia Serikat (RIS) selama Revolusi Nasional Indonesia (1945–1949). Komite ini terdiri dari 15 pemimpin negara bagian dan daerah otonom di dalam RIS dengan masing-masing negara bagian memiliki satu suara. Komite ini bertanggung jawab untuk mendirikan pemerintahan sementara pada tahun 1948 sebagaimana dirumuskan dalam Persetujuan Meja Bundar.[1] Sebagian besar perwakilan BFO berasal dari luar Jawa dimana kehadiran Partai Republik lebih lemah dan dukungan untuk negara-negara federal Belanda lebih kuat.[2] Karena hubungannya dengan Belanda, BFO dianggap sebagai kolaborator oleh Republik Indonesia yang tidak mempercayai sistem federal dan menganjurkan suatu negara kesatuanRepublik Indonesia.[3] Menyusul aksi politik Belanda yang kedua pada bulan Desember 1948, BFO mendukung resolusi Dewan KeamananPerserikatan Bangsa Bangsa yang meminta …

Terlalu Luas, Mahfud MD Usulkan Indonesia Menjadi Negara Federal

Covesia.com - Dalam sosialisasi empat pilar MPR RI yang diadakan di Padang, Rabu (25/2/15), Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Mahfud MD mengungkapkan bahwa konstitusi yang berlaku di berbagai negara itu sangatlah berbeda dan bersifat dinamis. Ia mengatakan bahwa tidak ada satupun negara yang belum pernah melakukan perubahan konstitusi. Selain itu, Mahfud juga mengatakan bahwa Indonesia terlalu besar untuk menjadi negara kesatuan. Alasanya, jika Indonesia adalah negara federal, maka kemajuan di berbagai daerah yang berlangsung dengan signifikan. "Kalau kita pelajari sejarah, Bung Hatta justru menghendaki Indonesia ini berbentuk federal bukan kesatuan. Buktinya, negara kita pernah berbentuk federal. Namun, karena saat itu, dari 60 anggota BPUPKI hanya 6 orang yang setuju Indonesia berbentuk negara federal, makanya Bung Hatta yang dikenal demokratis ikut dengan keputusan tersebut," ujarnya di Padang, Rabu (25/2/2015). Karena itu, Mahfud menyatakan bahwa secara pribadi ia ingin …

Federalisme Indonesia

"Masyarakat takut dirasakan sebagai anti Undang-Undang Dasar 1945, anti Pancasila, anti NKRI, dan takut dirasakan pemberontak... Tapi yang sangat takut soal ini kok Jawa ya?"---Faisal Basri NKRI harga mati! Jargon tersebut sering terdengar sejumlah waktu belakangan. Kalimat digdaya tersebut sering dibacakan sebagai penegasan bahwa format Negara Kesatuan ialah final, mustahil diganggu gugat lagi, sampai-sampai sistem kenegaraan lain laksana federasi tabu guna didiskusikan. Tapi bila berandai-andai, kira-kira sesuai ga ya gagasan federalisme diterapkan di Indonesia? Federalisme tersebut sendiri ialah bentuk negara dimana provinsi adalahbagian tak terpisahkan dari pemerintahan pusat. Sama serupa seperti sistem Negara Kesatuan yang anda anut sekarang. Hanya dalam praktiknya, provinsi ini diberi kewenangan sarat dalam mengelola segala aspek pembangunan, mulai dari keuangan, infrastruktur, pendidikan, hukum, pendidikan, dan sebagainya. Bedanya dengan Negara Kesatuan, pemerintahan …